Berita terkini Jakarta

20140202_212447_ahok-vs-lulung-lunggana

Berita terkini tentang Ibu Kota jakarta adalah tentang Organisasi massa Indonesia Joko Widodo untuk Presiden Indonesia tahun 2014 pemilu, yang dikenal sebagai Pro-Jokowi (Projo) telah menyatakan dukungan terhadap keputusan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ‘untuk melaporkan kasus dugaan korupsi di APBD 2015 untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ).

“Orang-orang telah lelah praktik korupsi oleh elit politik. Untuk partai politik yang mendukung Jokowi (Presiden Joko Widodo) Projo banding untuk serius mengamankan pelaksanaan Nawacita pemerintah (sembilan) program khususnya program pemberantasan korupsi. Orang-orang sudah cerdas dan telah merindukan untuk perubahan, “kata Projo Ketua Umum Budi Arie Setiadi dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan Projo akan menyayangkan jika dugaan penyimpangan memang terbukti benar.

“Jangan gunakan uang rakyat sesuka anda. APBD sebagian besar berasal dari pajak akan mereka langsung dan tidak langsung dan karena itu harus digunakan secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.

Dia mengatakan Jakarta sebagai ibu kota harus mampu memberikan contoh bagi daerah lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

“E-budgeting dan transparansi adalah suatu keharusan. Apa yang telah dirintis oleh Jokowi selama gubernur Jakarta itu tidak boleh berhenti,” katanya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa beberapa anggota dewan legislatif (DPRD) telah memotong 10 sampai 15 persen dari anggaran untuk program-program prioritas dalam anggaran 2015 dan dialokasikan untuk program lain senilai Rp12,1 triliun yang menurutnya tidak penting.

The Rp12,1 triliun alokasi anggaran gubernur disebut sebagai “anggaran tak terlihat” dialokasikan antara lain untuk pembelian unit daya tak terputus yang dianggapnya tidak berguna.

Karena itu Basuki telah mengirimkan draft pemerintah-versi anggaran 2015 ke Depdagri.

DPRD tidak menerima kepindahannya mengirimkan rancangan anggaran bahwa kepemimpinan DPRD belum menandatangani dan memutuskan untuk menggunakan hak angket untuk melihat apakah pemerintah telah melanggar hukum.

Basuki mengatakan bahwa e-anggaran bisa diajukan tanpa tanda tangan dari anggota DPRD.

Dia mengatakan dia tidak sengaja meminta persetujuan mereka untuk mencegah masuknya Rp12,1 triliun alokasi anggaran bahwa ia sudah dihapus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − six =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>